Home / Ekonomi & Bisnis / Meski Diguncang Kasus Meikarta Jalan Terus

Meski Diguncang Kasus Meikarta Jalan Terus

Kendati Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang menelusuri dugaan suap pada proses perizinan, pembangunan Meikarta di Cikarang, Bekasi, tetap berlangsung. Ribuan pekerja hingga kini masih aktif meggerakkan roda pembangunan sejumlah tower di kota modern itu.

Pengembang Meikarta, PT Mahkota Sentosa Utama (MSU), tetap menargetkan serah terima 28 gedung apartemen dengan ketinggian 32 sampai 42 lantai kepada konsumen terlaksana pada Februari 2019.

Menyangkut perizinan yang diduga menjadi pusara kasus suap, menurut Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berdasarkan laporan timnya, rekomendasi yang diterbitkan pemerintah provinsi kepada kabupaten Bekasi untuk proyek Meikarta itu tidak ada masalah dari sisi administrasi. Namun, Ridwan Kamil mengatakan akan mereview proyek properti Meikarta.“Setelah itu baru secara resmi kami akan memberikan sebuah pandangan terhadap Meikarta,” katanya, seperti disampaikan melalui akun Instagram resmi Ridwan Kamil, Senin (23/10).

Foto: Ridwan Kamil Tengah Berbicara Dalam Salah Satu Acara di Bandung. Dok : istimewa

Menurut Ridwan Kamil, persoalan ini juga belum begitu terang perkembangannya. “Kalau lihat kasusnya kan kita belum jelas, apakah terjadi penyalahgunaan sebuah prosedur tata ruang atau perizinan apa? Izinya ada banyak, ada Amdal, IMB, jadi dugaan kasus itu berada di proses yang mana?” papar Ridwan.

Meikarta sendiri merencanakan 250.000 unit properti hunian utama dan 1.500.000 meter persegi ruang komersial utama yang terletak di koridor yang menghubungkan ibu kota Indonesia Jakarta ke kota Bandung, Jawa Barat.

Rencananya, di sini akan berdiri 100 gedung pencakar langit sekitar 35 lantai hingga 46 lantai. Total investasi mencapai Rp 278 triliun. Media dari Inggris, The Guardian, sempat melaporkan pembangunan Meikarta menggunakan 70.000 tenaga kerja. Bahkan, diyakini mampu menciptakan lapangan kerja untuk 6 sampai 8 juta orang dalam waktu dekat.

Sebab itu, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Saut Situmorang menyatakan bertindak hati-hati dalam penanganan kasus dugaan suap proyek Meikarta. Sebab, menyangkut kebutuhan ekonomi masyarakat. “Jangan lupa, itu pembangunan ekonomi, kebutuhan rumah itu cukup tinggi. Penyidik kami yang akan mempelajari,” ujar Saut seusai menghadiri roadshow bus antikorupsi KPK di Alun-alun Magelang, pada Jumat (19/10), sebagaimana dikutip sejumlah media.

Meikarta sendiri akan berpegang pada peraturan yang berlaku untuk merampungkan proyeknya.“Soal pembangunan akan tetap diselesaikan sesuai aturan yang berlaku,” kata Denny Indrayana, Kuasa Hukum PT MSU.

Sementara itu, pengamat properti Panangian Simanugkalit menjelaskan, persoalan yang menimpa Meikarta tidak saja dilihat dari aspek keadilan dan ketertiban, melainkan juga aspek manfaat dan kepastian hukum. “Pertanyaan para konsumen dan para investor terhadap masa depan pembangunan Meikarta perlu dilihat dengan jernih dan direspons dengan bijak,” katanya.

Secara terpisah, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil memastikan luasan lahan untuk proyek Meikarta di Cikarang, Jawa Barat, sudah memenuhi ketentuan untuk peruntukkan tata ruang. “Kalau dari Kementerian ATR enggak ada masalah. Untuk 84 hektare (lahan) itu sudah sesuai,” kata Sofyan sebagaimana dikutip sejumlah media pada Jumat (19/10).

About admin

Check Also

Ada 195 PMI yang Terancam Hukum Mati, Padma Desak Pemerintah Agar Serius Memainkan Jalur Diplomasi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *